Senin, 06 Oktober 2014

Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin



   Politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin lebih condong ke blog Timur. Indonesia banyak melakukan kerja sama dengan negara-negara blok komunis, seperi Uni Soviet, RRC, Kamboja, maupun Vietnam. Berikut beberapa contoh pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.

a.Oldefo dan Nefo
Oldefo ( The Old Established Force) yaitu dunia lama yang sudah mapan ekonominya,khususnya negara-negara barat yang kapitalis.
Nefo (The New Emerging Forces), yaitu negara-negara baru. Indonesia menjauhkan diri dari negara-negar kapitalis(blok oldefo) dan menjalin kerja sama dengan negara-negara komunis (blok nefo). Hal ini terlihat dengan terbentuknya Poros Jakarta - Paking (Indonesia - Cina) dan Poros Jakarta - Pnom Penh - Hanoi - Peking - Pyongyang ( Indonesia - Kamboja - Vietnam Utara - Cina - Korea Utara).

b. Konferensi dengan Malaysia
Pada tahun 1961 Perencanaan pembuatan negara Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei  ditentang oleh Presiden Soekarno karena dianggap sebagai proyek neokolonialisme dan dapat membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai.

Pada tanggal 9 Juli 1963 Perdana menteri Tengku Abdul Rahman menandatangani dokumen tentang pembentukan tersebut. Kemudian, pada tanggal16 September 1963 pemerintah Malaysia memproklamasikan berdirinya Federasi Malaysia.

Menghadapi tindakan tersebut pemerintah Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik antar dua negara putus.Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan DWI KOMANDO RAKYAT (Dwikora), yang isinya sebagai berikut :
1) Perhebat ketahanan revolusi Indonesia.
2) Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.

Di tengah konflik Indonesia-Malaysia. Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Menanggapi pernyataan tersebut Indoenesia akan mengancam keluar dari PBB jika Malaysia jadi di tetapkan.

Pernyataan keluarnya Indonesia dari PBB disampaikan melalui Surat Menteri Luar Negeri, Dr. Subandrio, tanggal 20 Janauari 1965. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa Indonesia secara resmi keluar dari PBB tanggal 1 Januari 1965.

0 komentar:

Posting Komentar